penjelasan resmi PKS

20:26 | Posted by Gema Dakwah Penjelasan Resmi PKS Atas Penolakan Kenaikan Harga BBM Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas telah menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi. Sikap tegas menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi telah disampaikan Presiden Partai dalam Pidato Pembukaan dan Penutupan pada Mukernas yang dilaksanakan di Medan, tanggal 27 dan 29 Maret 2012. Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 30 Maret 2012, Fraksi PKS sebagai representasi partai juga telah menyatakan dan menunjukkan sikapnya secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi. PKS menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan dampak fiskal, ekonomi dan sosial-politik secara mendalam. PKS memandang bahwa kenaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka yang sangat tinggi sebesar 33% atau Rp1.500/liter tentunya akan meningkatkan beban kehidupan sehari-hari rakyat. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan memberikan dampak inflasi yang berlipat ganda (baik karena ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round pasca kebijakan) yang akan memberikan beban ekonomi yang semakin berat bagi rakyat, terutama akibat melonjaknya biaya transportasi dan harga bahan-bahan pangan. Melonjaknya inflasi, juga akan merusak perekonomian rakyat karena akan mendorong naikknya cost of capital bagi dunia usaha, khususnya UMKM dalam jangka menengah yang trennya saat ini sedang menurun. Kondisi ini tentunya akan menambah jumlah penduduk miskin, karena menurunnya daya beli rakyat, terpukulnya dunia usaha dan potensi munculnya pengangguran baru. Selain itu PKS memandang kenaikan harga BBM Bersubsidi akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik yang akan semakin besar kedepan yang menyebabkan instabilitas keamanan nasional yang seharusnya bisa dihindari. Dengan demikian penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi sepenuhnya karena pertimbangan kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara. PKS juga tidak setuju dengan rumusan Pasal 7 ayat 6 (A) RUU APBN Perubahan 2012 dimana, pemerintah bisa langsung menaikkan/menurunkan harga BBM Bersubsidi jika harga minyak mentah mengalami deviasi rata-rata 15% dalam waktu 6 (enam) bulan. Dengan ayat baru ini maka dalam beberapa bulan kedepan harga BBM Bersubsidi berpotensi segera naik. Dalam perhitungan, jika bulan April harga rata-rata minyak mentah mencapai 135 USD/barrel maka harga rata-rata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir telah mencapai 120,79 USD, dan melampaui ambang batas atas 120,75 USD, yang berpotensi dinaikkannya harga BBM bersubsidi pada 1 Mei 2012. Atau jika bulan April dan Mei harga rata-rata minyak mentah mencapai 124 USD/barrel maka harga rata-rata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir akan mencapai 120,80 USD, dan melampaui ambang batas, yang berpotensi dinaikkannya harga BBM bersubsidi pada 1 Juni 2012. Melihat tren harga rata-rata minyak mentah selama tiga bulan terakhir terus meningkat, dimana pada bulan Maret telah mencapai 128 USD/barrel, maka kenaikan harga BBM Bersubsidi berpotensi segera terjadi. Padahal dengan mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian, kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara, serta kapasitas fiskal, PKS berpandangan tahun ini harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang mendalam terhadap postur Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2012 yang telah dilakukan, PKS menilai bahwa kenaikan harga BBM Bersubsidi juga bukan merupakan solusi terbaik bagi persoalan fiskal dan APBN Perubahan Tahun 2012. Berikut penjelasan lebih detailnya: Ruang anggaran subsidi dan dana cadangan risiko energi sebesar Rp 225 trilliun yang telah ditetapkan sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi. Dalam anggaran subsidi energi tersebut telah ditetapkan besaran Subsidi BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp137,4 triliiun; Subsidi listrik sebesar Rp65 trilliun; dan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 trilliun. PKS berpandangan bahwa ketika harga BBM tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi BBM akan membutuhkan tambahan sekitar Rp54 triliun. Namun dengan tidak ada kenaikan harga BBM tahun ini, maka tentunya tidak ada dana untuk kompensasi sebesar Rp30 triliun yang telah ditentukan dalam APBNP 2012, sehingga kekurangan dana menjadi sebesar Rp24 triliun. Dan kekurangan dana ini seharusnya akan dapat ditutup dengan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 trilliun, sehingga kekurangannya hanya Rp1 triliun, yang seharusnya dapat ditutup dengan pengaturan penyaluran BBM Bersubsidi agar tepat sasaran. itu masih terdapat banyak alternatif lainnya untuk menutup kekurangan dana sebesar Rp24 triliun (jika tidak menggunakan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 trilliun) diantaranya dengan: Mempertahankan penerimaan pajak tetap seperti target dalam APBN 2012. Penerimaan pajak dalam RAPBNP 2012 turun sebesar Rp20,83 triliun (dari rencana semula Rp1.032,57 triliun dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp1.011,73 triliun), seharusnya tidak terjadi mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Hal ini juga akan dapat dicapai dengan melakukan extra effort dalam rangka menghapus mafia perpajakan, meningkatkan tax compliance khususnya wajib pajak KPP large tax office dan KPP Khusus, serta menurunkan tingkat tax evasion melalui upaya transfer pricing khususnya oleh perusahaan asing. Kepatuhan perusahaan untuk membayar pajak secara benar harus terus ditingkatkan, saat ini baru sekitar 500 ribu perusahaan yang membayar pajak. Selain itu dengan struktur pendapatan penduduk di Indonesia (BPS, 2010): 8,8 juta berpenghasilan diatas USD 14.000 pertahun dan 25 juta berpenghasilan USD 5.500 pertahun, maka seharusnya penerimaan dari Wajib Pajak (WP) Pribadi juga bisa naik. Penerimaan pajak dari sektor-sektor yang diindikasi masih under tax, seperti pertambangan dan telekomunikasi masih potensial ditingkatkan. Dalam APBN-P 2012 akhirnya penerimaan perpajakan telah disepakati menjadi Rp 1.016,2 triliun naik sebesar Rp4,5 triliun dari rencana dalam RAPBN-P 2012 yang sebesar Rp1.011,7 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan perlu dioptimalisasi dengan mereview dan melakukan audit penentuan cost recovery, serta melakukan audit kinerja pertambangan. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik. Dalam APBN-P 2012 akhirnya penerimaan PNBP telah disepakati menjadi Rp 341,1 triliun naik sebesar Rp9,2 triliun dari rencana dalam RAPBN-P 2012 yang sebesar Rp 331,9 triliun. Potensi penghematan belanja barang dan pegawai masih sangat besar. Potensi penghematan belanja barang tahun 2012 ini menurut Kementerian Keuangan akan dapat mencapai Rp18 triliun. Jika penghematan belanja barang dan pegawai dilakukan lebih progresif, diharapakan akan menghemat minimal Rp20 triliun. Dalam RAPBN-P tahun 2012 alokasi anggaran untuk belanja pegawai direncanakan mencapai Rp212,24 triliun, yang hanya menurun Rp3,61 triliun atau 1,7 persen, sedangkan alokasi anggaran belanja barang direncanakan mencapai Rp186,55 triliun, hanya menurun sebesar Rp1,44 triliun (0,8 persen) belum signifikan. Belanja pegawai dan belanja barang ini masih jauh lebih besar dari belanja modal. Belanja barang (termasuk jasa) selama ini masih banyak yang tidak tepat dan bersifat pemborosan, termasuk biaya perjalanan dinas. Selain itu dengan remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, seharusnya juga terjadi penghematan belanja pegawai melalui penggurangan honor-honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat. Memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2011 mencapai Rp96,6 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2010 sebesar Rp57 triliun dan SILPA tahun 2011 sebesar Rp39,2 triliun. Dalam rencana pemerintah SAL akan dipakai untuk menutup defisit dalam RAPBNP 2012 baru sebesar Rp56,17 triliun. Dengan demikian masih ada sisa SAL 2011 yang belum digunakan sebesar Rp40 triliun. Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2012. PKS memandang, jika kementrian-kementrian terkait dapat menyelesaikan instrumen-instrumen pengaturan dan berbagai kebijakan terkait tatakelola energi nasional maka pembengkakan subsidi energi akan dapat dihindari dan penghematannya juga akan besar. Pembengkakan subsidi energi selama ini terjadi diantaranya karena: Ketidaksungguhan kementerian terkait dalam menyiapkan sistem dan infrastruktur pengaturan BBM Bersubsidi berdasarkan roadmap yang telah disepakati. Berdasarkan laporan BPH Migas tahun 2011 terjadi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi sebesar Rp 7,01 triliun per tahun. Adanya temuan BPK tahun 2011 terkait inefisiensi di tubuh PLN sebesar Rp 19,7 triliun akibat tidak adanya pasokan gas untuk pembangkit PLTG PLN, sehingga PLN harus menggunakan BBM. Mundurnya commercial operation date (COD) PLTU 10.000 MW Tahap I yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan BBM, sehingga Kementerian ESDM mengajukan tambahan biaya pembangkitan sebesar Rp26 triliun. Perkembangan subsidi listrik yang meningkat secara tajam, juga disebabkan karena diperluasnya jumlah penerima subsidi sehingga semua golongan dan tarif mendapatkan subsidi. Skema seperti ini mengakibatkan sasaran program subsidi listrik menjadi tidak tepat, karena pelanggan baik dari golongan rumah tangga, bisnis, dan industri yang memiliki kapasitas daya terpasang sangat besar, memperoleh subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi golongan tidak mampu (berkapasitas daya kecil seperti pelanggan 450 VA dan 900 VA). Jumlah pelanggan diatas 6600 VA memang tidak terlalu banyak, namun dilihat dari pemakaiannya yang sangat besar, maka besaran subsidi yang dikeluarkan justru banyak diserap pelanggan bisnis dan Industri besar tersebut. Ini kesalahan serius dalam pengaturan subsidi listrik yang perlu dirombak. Kenaikan harga BBM Bersubsidi secara merata, dengan tidak disertai kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discriminative and affirmative policy) tidak akan mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energy mix dan diversifikasi energi yang semakin sehat dalam jangka menengah, terutama untuk transportasi. PKS memandang bahwa terdapat kegagalan perencanaan anggaran dan pengelolaan korporasi PLN yang terlihat dalam pembengkakan pengajuan tambahan subsidi listrik. Dalam Nota keuangan RAPBN 2012 pemerintah mengajukan kenaikan sebesar Rp48,05 triliun (dari Rp45 triliun menjadi Rp93,05 triliun) atau meningkat sebesar 107%. Usulan tersebut kemudian dikoreksi oleh kesepakatan rapat kerja (raker) komisi VII bersama dengan kementerian terkait menjadi Rp64,5 trilliun. Permasalahan kemudian timbul setelah dilakukan perhitungan ulang oleh PLN, ternyata tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional dan kewajiban PT PLN, dampaknya Debt Service Coverage Ratio (DSCR) PT PLN menjadi 34%. Sehingga pemerintah mengajukan ulang anggaran subsidi PT PLN sebesar Rp91 trilliun, yang kemudian ditolak oleh Rapat Konsultasi pimpinan DPR. PKS memandang bahwa tambahan subsidi listrik tersebut disebabkan karena tidak terealisasinya program-program PT PLN secara baik, kegagalan memenuhi target percepatan pembangkit listrik 10.000 MW dan kegagalan menjalankan kebijakan fuel mix sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi di tubuh PT PLN dan membebani keuangan korporasi. PKS menilai pemerintah perlu segera membenahi secara total dan serius manajemen pengelolaan PT PLN. Selain itu perlu dilakukan audit kinerja lanjutan oleh BPK untuk mengevaluasi kinerja PT PLN terkait program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW sampai dengan sekarang. Sehingga kesalahan korporasi PLN yang terjadi tidak membebani keuangan negara dan merugikan rakyat. PKS telah berusaha dengan sebaik-baiknya memberikan kontribusi dalam pembahasan APBNP 2012 yang sebelumnya terancam deadlock. Dari hasil pembahasan yang telah diperjuangankan oleh PKS bersama kekuatan politik yang lain secara umum saat ini kita memiliki postur APBNP 2012 yang semakin baik dibandingkan dengan usulan dalam RAPBNP 2012 sebelumnya. Selain itu hak-hak rakyat rakyat miskin akhirnya juga mendapat alokasi yang lebih baik dengan berbagai skema subsidi yang ditetapkan. Dengan berbagai kesepakatan dalam UU APBNP 2012, juga telah memberikan tekanan kepada pemerintah untuk lebih bekerja keras, agar tidak membebankan kegagalan birokrasi dan korporasi (PLN, dll) kepada rakyat. PKS juga berharap akan muncul kesadaran baru bahwa dinamika politik karena “pertarungan ide dan gagasan” untuk kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara, tidak harus dimaknai dengan “permusuhan”, tetapi untuk lebih mendewasakan demokrasi dan penajaman mutu kebijakan pemerintah. PKS mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali menjalankan tugas masing-masing untuk berkarya, dan juga secara bersama ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan pengelolaan negara (baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan moneter) agar semakin baik, demi kejayaan bangsa dan negara. Demikian penjelasan terkait dengan penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi, dengan berbagai pertimbangan yang mendalam untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara.

Sumber : http://gemadakwah.blogspot.com/2012/04/penjelasan-resmi-pks-atas-penolakan.html

petunjuk teknis pembuatan KTA

Petunjuk Teknis  Pembuatan KTA untuk keperluan Verifikasi Parpol 2012

1.       Ekstrak file KTA.zip pada drive  C:\ tidak pada folder yg lain atau drive lain

2.       Pada drive C:\ akan terbentuk folder C:\\KTA  dengan isi file :

a.       KTA.doc

b.      Data_KTA.xls

c.       depdagri_2011.pdf

d.      Sub folder   C:\\KTA\contoh

3.       Buka file Data_KTA.xls ; isilah masing-masing kolom sesuai dengan data yang ada

4.       Kolom yang wajib diisi (akan tercetak di KTA):

a.       NOMOR KTA

b.      Nama

c.       Alamat (baris1)

d.      Alamat (baris2)

5.       Kolom optional (yang dibutuhkan datanya)

a.       Foto

b.      Tgl lahir

c.       HP

d.      Jenjang (keanggotaan)

Pengisian Kolom pada file Data_KTA

a.       Nomor, berisi 9 (sembilan) digit = xxyynnnnn

a.       xxyy = kode wilayah (kabupaten/kota) sesuai ketentuan Depdagri  lihat file depdagri_2011.pdf; contoh: Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh = 1115.

b.      nnnnn = nomor urut anggota dari 00001 – 99999

b.      Nama = uraian Nama lengkap, maksimal 30 karakter

c.       Alamat(baris1) = uraian alamat baris pertama (maksimal 33 karakter)

d.      Alamat(baris2) = uraian alamat baris kedua, jika baris pertama tidak mencukupi atau diisi dengan ‘-‘ (tanda minus). (maksimal 33 karakter)

e.      Foto = dikosongkan jika akan ditempel secara manual atau tidak tersedia; diisi nama file foto ukuran 2x3 cm, contoh: foto_ahmad.jpg dengan besar file maksimal 50 kb

f.        Tgl_lahir = diisi 6 (enam) digit tanggal lahir = dd/mm/yy

g.       HP = diisi dengan nomor telepon genggam anggota yang bersangkutan

h.      Jenjang = diisi dengan jenjang keanggotaan: terdaftar, aktif, pemula, muda, madya, dewasa, ahli, purna.

i.         Setelah selesai tutup file ini dan dikirim ke Sekretariat DPP via email : koswandeni@gmail.com

Pencetakan KTA (ketika dibuat menggunakan Ms Office 2007)

a.       (setelah mengisi Data_KTA.xls pastikan file ini sudah ditutup dan tidak merubah namanya.

b.      Buka file KTA.doc

c.       Ketika muncul pop up menu, klik YES

d.      Selanjutnya akan muncul file word dari KTA yang terhubung (link) dengan Data_KTA.xls secara mail merge.

e.      Pilih Menu Mailings

f.        Pilih Menu Finish & Merge

g.       Pilih edit individual document

h.      Pada menu Merge document , pilih  “all”

i.         Akan terbentuk file baru dengan nama Letter.

j.        Print File Letter.doc  dalam bentuk hitam putih , selanjutnya siap digandakan /difoto copy

k.       File Letter disimpan dengan merubah nama (renama) file misalnya KTA_DPD Nagan Raya , selanjutnya disimpan dan dikirimkan juga ke sekretariat DPP via koswandeni@gmail.com

Catatan teknis tambahan:

1.       Harap diperhatikan untuk tidak memasukkan data Kader yang berstatus PNS atau Pegawai BUMN sesuai ketentuan Undang-undang

2.       Setelah selesai dicetak jangan dipotong dahulu, agar difotocopy sebanyak 3 (tiga) kali untuk kepentingan verifikasi.

a.       Satu copy utk DPW, satu copy utk KPUD Kabupaten/Kota dan satu copy dikirimkan ke DPP (MD Building, Jl. T.B. Simatupang No.82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520)

3.       Penyerahan ke KPUD kabupaten/kota dan ke DPP paling lambat pada Rabu, 5 September 2012.Disertai pula mengirim file KTA_DPDxxxx.doc  dan Data_KTA.xls ke Sekretariat DPP melalui email koswandeni@gmail.com

4.       Jumlah KTA yang harus disiapkan oleh masing-masing DPD, merujuk pada data jumlah penduduk pada file depdagri_2011.pdf dengan ketentuan:

a.       Kabupaten/Kota yang disiapkan data KTAnya adalah Kabupaten/Kota yang diikut sertakan dalam verifikasi (sesuai ketentuan 75% Kabupaten/Kota di setiap Provinsi)

b.      Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 (satu) juta à menyiapkan data sebanyak 1100 KTA. Contoh: Kota Batam, jumlah penduduk 1.027.274, menyiapkan 1100 KTA; Kab. Bogor, jumlah penduduk 4.070.630, menyiapkan 1100 KTA.

c.       Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 1 (satu) juta à menyiapkan data sebanyak 1,1 per seribu jumlah penduduk. Contoh:

                                                               i.      Kab. Sumba Barat, jumlah penduduk 99.882, menyiapkan data KTA sebanyak: (1,1 / 1000) x 99.882 = 109,8 è 110 data KTA

                                                             ii.      Kab. Pandeglang, jumlah penduduk 918.938, menyiapkan KTA sebanyak:

(1,1 / 1000) x 918.938 = 1010,8 è 1011 data KTA

5.       Untuk pertanyaan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi :

a.       Budi Hermawan, di 0815 1874 930

b.      Syaifuddin Z., di 0813 1833 6005

c.       Suminarso, 0817 4979 912

6.       Hasbunallah wa ni’mal wakil ni’mal maula wa ni’mannashir

program unggulan DPD

Program Unggulan DPD PKS CIanjur Tahun 2012

•          Dauroh Rekrutmen oleh Partai ( TOP ) untuk tokoh tingkat  kabupaten.

•          Launching Rumah Keluarga Indonesia

•          Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

•          Program Pandu Masuk Desa

•          Liga Futsal untuk  Masyarakat dan Kader

•          Pembentukan 5 asosiasi pengusaha kecil dan menengah.

•          Penguatan Jaringan Remaja Mesjid

•          Pembinaan lanjutan objek Tunas Bangsa

•          Silaturahmi anggota dewan dengan masyarakat penerima dana aspirasi

•          Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum.

•          Community Services (pelayanan sosial kepada masyarakat).

•          Pengembangan 10 Majelis Taklim Tingkat Kabupaten.

•          Pendataan Program, Struktur dan Potensi Kader.

•          Publikasi Kegiatan Struktur, Aleg dan Gubernur.

•          Pembuatan Tabloid Tahunan.

metode tanam alfafa

Asslamu’alaikum Wr Wb

Bismillah

Metode tanam Alfalfa dengan teknik Tabur Baris (Autorized by Istecs)

A.      Perlakuan Terhadap Bidang Tanam ( Sawah dan Tegalan )

i)        Pengukuran PH tanah dan Kandungan Zat hara Tanah

a.         PH tanah disebut normal apabila PH tanah pada angka 6,00 s/d 8,00

b.        Zat hara Tanah disebut normal apabila pada ambang zat hara limit 1 (satu)

Secara Kasat mata Zat hara Tanah bisa dilihat pada ketebalan top soil (muka tanah subur) setidaknya sedalam 20 cm.

PH dan Zat hara ini menentukan treatment tanah yang harus dilakukan

PH tanah < 4,  treatmentnya 0,1 kg/ m2  kapur dolomite

PH tanah  4-5, treatmentnya 0,05 kg/ m2  kapur dolomite

PH tanah  5-6, treatmentnya 0,01 kg/ m2  kapur dolomite

Tanah dengan zat hara minimal, membutuhkan banyak pupuk kandang/ kompos dan masa tunggu yang panjang (lebih dari 10 hari) untuk adaptasi mikrobanya ke dalam tanah

ii)       Treatmentdan perlakuan  untuk tanah standard/ normal sbb :

1.         Bacalah Basmalah ketika memulai treatment ini, sambil mengharap KeridloanNya untuk kesuksesan program ini.

2.         Untuk 1 Ha tanah dibutuhkan 2 Truk jerami kering’ atau setara  3 ton  yang dibakar menyebar dan kemudian diolah dengan bahan lainnya.

3.         Untuk 1 Ha tanah dibutuhkan 1 truk sekam’ atau setara  1,5 ton, dan 1 Ton pupuk kandang/ Kompos (bisa pupuk cair dengan analisa untuk tanaman kacang)

4.         Jerami yang telah dibakar pada hari pertama dimixing dengan sekam dan kompos (sekaligus kapur dolomite untuk yg tidak standard), untuk kemudian diratakan  saat membajak/ pengolahan tanah di hari yang ke 3. Biarkan lahan tersebut selama 2 hari

5.         Pembuatan bidang tanam berbaris memenjang dengan ukuran lebar standar 1,5 m x panjang sesuai bidang yg tersedia.

6.         Antar bidang tersebut dibatasi oleh parit air selebar 30 cm dan kedalaman 20-25 cm

7.         Pastikan Top soil adalah tanah lembut, kalau masih banyak tanah yang menggupal harus dilembutkan terlebih dahulu.

8.         Penyiraman bidang tanam dilakukan 1 hari sebelum tanam, pastikan seluruh bidang tanah terbasahi secara cukup dan merata.

B.      Perlakuan Tanam

1.       Memahamkan pada pekerja tentang mahalnya benih ini untuk menjaga kehati hatian mereka.

2.       Pembuatan alur tanam memanjang pada bidang tanam dengan jarak antar alur 15 cm, dengan kedalaman alur 3-4 cm.

3.       Letakkan benih alfalfa sedemikian rupa sehingga dalam 20 cm ada sekitar 10 s/d 15 butir benih yang tertanam.

4.       Tutuplah benih tersebut dengan 1 cm saja , menggunakan tanah yang paling lembut.

5.       Lakukan penyiraman di hari kedua secara lembut, dengan menggunakan gembor air, atau instalasi hujan menggunakan powewr sprinkler.

6.       Lakukan penyiangan rumput dihari ke 10 dilanjutkan dengan penyulaman tempat-tempat yg gagal tumbuh’ untuk kemudian dilakukan penyiramn kembali dengan air yang tercampur pupuk organic cair secukupnya.

7.       Penyiangan rumput dan gulma kedua dilakukan pada hari ke 20, kemudian dilanjutkan dengan penyiraman yang kedua.

8.       Mengamati pertumbuhan benih selama masa tanam ini.

9.       Masa Panen pertama dilakukan di hari ke 60, dengan sisa batang tanaman lebih dari 5 cm

Supervise dilakukan selam berjalannya kegiatan bisnis Alfalfa ini.

C.      Kebutuhan Biaya benih

Kebutuhan benih 8 Ha X 20kg X Rp650.000/kg     =Rp.104.000.000,00

Uang yang sudah disetor                                              = Rp. 20.000.000,00

                Kekurangan biaya benih                                               = Rp. 84.000.000,00

Wassalau’alaikum

Jazakalloh